Medan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018-2023 ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (25/2) di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan. Pendidikan menjadi salah satu program prioritas, dari lima program yang dirancang untuk mewujudkan RPJMD tersebut. Tapteng Antaranews Sumut- Guru honorer SMA-SMK yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku kecewa atas adanya potongan gaji honor yang mereka terima. Dimana gaji honor yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Sumatera Utara kepada guru-guru honor yang ada di Tapteng, terhitung bulan Juli-Desember 2017, dipotong oleh oknum-oknum kepala sekolah yang ada di Tapteng dengan alasan tidak jelas. Hal itu dikatakan Ketua Forum Honor K2 Kabupaten Tapanuli Tengah, Gideon Purba dalam siaran persnya kepada wartawan, Rabu. Menurutnya, para guru-guru honorer yang tergabung dalam Forum yang mereka bentuk, mengaku bahwa ada pemotongan gaji honor mereka, bahkan ia sendiri tidak mau menerima gaji honornya, karena adanya potongan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolahnya. Diungkapkannya, bahwa gaji honor mereka dari Provinsi sebesar Ro40ribu/jam. Namun yang mereka terima kisaran Rp10-12ribu/ jam dengan alasan yang tidak jelas. Ia mencontohkan gaji honor yang harus diterimanya dari provinsi sebesar Rp2,4juta selama 6 bulan, namun dislip rekapitulasi pembayaran gaji di Sekolahnya SMKN 1 Barus Utara terera tinggal Rp750ribu. Atas dasar itu, ia tidak mau meneken dan menerima gajinya. Dan data slip gaji honor yang dia dapat dari Provinsi terera gajinya Rp2,4juta. "Ini namanya pungli makanya saya tidak mau menerima dan meneken slip gaji itu. Sementara teman-teman yang lain sudah ada juga yang meneken mungkin karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Namun masih banyak juga guru-guru honor yang tidak mau meneken karena adanya pemotongan itu," katanya. Sementara itu oknum Kepala Sekolah tempat Gideon mengajar ketika dikonfirmasi membantah ada pemotongan. Ia mengaku siap berhadapan dengan hukum jika dirinya ada melakukan pemotongan terhadap gaji guru honor. "Ini menyangkut uang, tidak bisa katanya, melainkan harus ada bukti. Kalau memang saya terbukti ada memotong gaji guru honor saya, saya siap berhadapan dengan hukum,"tantang Kepala Sekolah SMKN 1 Barus Utara, Marlon Situmorang. Sementara itu Kepala UPT Sibolga Dinas Pendidikan Sumut Rustam Effendi Hasibuan yang dikonfirmasi menegaskan, bahwa tidak ada alasan kepala sekolah untuk memotong gaji guru honorer. Itu murni yang diperjuangkan di Provinsi dan untuk membayar gaji guru honorer. "Tolong berikan kepada kami data sekolah mana saja yang memotong gaji guru honorer itu. Dan kami menghimbau agar guru honorer jangan mau menerima gaji dan meneken slipnya kalau ada pemotongan, karena gaji itu ditrasfer langsung ke rekening sekolah, dan sekolah membayarkan kepada guru honorer sesuai dengan jumlah jam mengajarnya tanpa ada potongan," katanya.
2019 Pemprov Sumut Naikkan Gaji Guru Honorer hingga Bangun Sekolah Baru. 30 Desember 2019 08:48:22 WIB Pemprov Sumut membuat gebrakan menaikkan gaji guru tidak tetap (honorer) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Provinsi Sumut.
MEDAN, – Gaji guru honorer SMA/SMK sederajat di Sumatera Utara Sumut ternyata dirapel per 6 bulan sekali. Pada tahun ini, hak seluruh pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, akan dibayarkan November 2019 mendatang. “Mekanisme pembayarannya memang per 6 bulan sekali. Kalau tahun ini, kemungkinan November baru akan dibayarkan. Kenaikan Rp90 ribu per jam tersebut, terhitung mulai Juli 2019 sampai Juni 2020,” ungkap Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Medan, Andi Yudhistira, Jumat 11/10. Andi juga mengatakan, anggaran untuk gaji guru honorer senilai Rp90 ribu per jam sudah tertampung di APBD Sumut 2019. Untuk mekanisme pembayarannya, akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. “Iya, biasanya seperti itu. Jadi tidak lagi lewat rekening sekolah. Tahu sendirilah kalau lewat rekening sekolah, prosesnya akan lebih lama. Belum lagi menunggu persetujuan dari kepala sekolah, dan lain sebagainya,” jelasnya. Begitupun, lanjutnya, perlu dilihat lagi nanti, apakah masih seperti itu mekanisme yang dilakukan tahun ini. Andi hanya kembali menegaskan, kalau semua guru honorer belum ada menerima gaji sesuai kenaikan berdasarkan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah tersebut. “Memang belum, karena per 6 bulan, dirapel pencairannya. Tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Kalau terhitung dari Juni 2019 kebijakan kenaikan Rp90 ribu per jam berlaku, maka November nanti baru akan dibayarkan,” katanya. Sementara Anggota DPRD Sumut, Kuat Surbakti berharap, Pemprov Sumut melalui Dinas Pendidikan Sumut, menyegerakan pencairan gaji guru honorer SMA/SMK se-Sumut. Menurutnya, hak para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, jangan sampai diabaikan. Karena yang diterima juga belum sebanding dengan pengorbanan mereka. “Dan menurut hemat kami, nilai Rp90 ribu per jam itu masih tergolong kecil. Karena itu, jangan pula hal ini ditunda-tunda pembayarannya. Harus disegerakan oleh Dinas Pendidikan Sumut,” tegasnya. Politisi Partai Amanat Nasional PAN ini, menambahkan, ke depan pihaknya juga akan mendorong gubernur untuk kembali menambah peningkatan gaji para guru honorer. “Tentu kami akan perjuangkan lagi kenaikan gaji guru-guru honorer ini. Karena melalui merekalah, ke depan negara ini punya generasi berkualitas. Satu hal lagi, kami berharap supaya 20 persen anggaran pendidikan dapat dilaksanakan secara maksimal,” jelas Kuat. Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, belum mau menjawab konfirmasi wartawan, hingga berita ini dimuat. Begitupun saat dilayangkan pesan singkat ke nomor telepon selularnya, dia enggan merespon. prn/saz MEDAN, – Gaji guru honorer SMA/SMK sederajat di Sumatera Utara Sumut ternyata dirapel per 6 bulan sekali. Pada tahun ini, hak seluruh pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, akan dibayarkan November 2019 mendatang. “Mekanisme pembayarannya memang per 6 bulan sekali. Kalau tahun ini, kemungkinan November baru akan dibayarkan. Kenaikan Rp90 ribu per jam tersebut, terhitung mulai Juli 2019 sampai Juni 2020,” ungkap Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Medan, Andi Yudhistira, Jumat 11/10. Andi juga mengatakan, anggaran untuk gaji guru honorer senilai Rp90 ribu per jam sudah tertampung di APBD Sumut 2019. Untuk mekanisme pembayarannya, akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. “Iya, biasanya seperti itu. Jadi tidak lagi lewat rekening sekolah. Tahu sendirilah kalau lewat rekening sekolah, prosesnya akan lebih lama. Belum lagi menunggu persetujuan dari kepala sekolah, dan lain sebagainya,” jelasnya. Begitupun, lanjutnya, perlu dilihat lagi nanti, apakah masih seperti itu mekanisme yang dilakukan tahun ini. Andi hanya kembali menegaskan, kalau semua guru honorer belum ada menerima gaji sesuai kenaikan berdasarkan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah tersebut. “Memang belum, karena per 6 bulan, dirapel pencairannya. Tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Kalau terhitung dari Juni 2019 kebijakan kenaikan Rp90 ribu per jam berlaku, maka November nanti baru akan dibayarkan,” katanya. Sementara Anggota DPRD Sumut, Kuat Surbakti berharap, Pemprov Sumut melalui Dinas Pendidikan Sumut, menyegerakan pencairan gaji guru honorer SMA/SMK se-Sumut. Menurutnya, hak para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, jangan sampai diabaikan. Karena yang diterima juga belum sebanding dengan pengorbanan mereka. “Dan menurut hemat kami, nilai Rp90 ribu per jam itu masih tergolong kecil. Karena itu, jangan pula hal ini ditunda-tunda pembayarannya. Harus disegerakan oleh Dinas Pendidikan Sumut,” tegasnya. Politisi Partai Amanat Nasional PAN ini, menambahkan, ke depan pihaknya juga akan mendorong gubernur untuk kembali menambah peningkatan gaji para guru honorer. “Tentu kami akan perjuangkan lagi kenaikan gaji guru-guru honorer ini. Karena melalui merekalah, ke depan negara ini punya generasi berkualitas. Satu hal lagi, kami berharap supaya 20 persen anggaran pendidikan dapat dilaksanakan secara maksimal,” jelas Kuat. Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, belum mau menjawab konfirmasi wartawan, hingga berita ini dimuat. Begitupun saat dilayangkan pesan singkat ke nomor telepon selularnya, dia enggan merespon. prn/saz Artikel Terkait

Gajiguru honorer dinaikkan dari Rp40.000/jam pelajaran menjadi Rp 90.000/jam pelajaran. Tidak hanya kesejahteraannya, Pemprov Sumut juga melakukan peningkatan kompetensi guru honorer.

Pangkep - Sebanyak 300 honorer Damkar dan Satpol PP Pangkep menggelar aksi unjuk rasa menagih gaji 4 bulan di tahun 2022 yang belum dibayarkan. Padahal Pemkab Pangkep awalnya berjanji akan membayarkan gaji tersebut pada bulan Juni tahun ini."Sebelumnya, saat ada demo dari mahasiswa ada pernyataan dari Pemkab bahwa tunggakan gaji 4 bulan akan dibayar pada bulan 6 atau Juni tahun ini," ujar honorer Damkar Pangkep berinisial M kepada detikSulsel, Senin 5/6/2023.M mengatakan para honorer Damkar dan Satpol PP Pangkep pun menggeruduk kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD untuk menagih janji tersebut pada Senin 5/6. Dia berharap Pemkab tidak hanya mengumbar janji terkait pembayaran gaji mereka. "Itu makanya kami datang menagih janji tersebut," menuturkan para honorer Damkar dan Satpol PP Pangkep sangat bergantung pada gaji mereka untuk bertahan hidup. Pembayaran gaji 4 bulan yang menunggak akan sangat membantu mereka."Kami dan teman-teman kami ini banyak kesulitan dan bergantung dengan gaji, makanya kalau tunggakan gaji 4 bulan dibayar bisa sangat membantu kami untuk bertahan hidup," saat menemui BKAD, mereka kembali dijanji untuk menunggu sampai akhir tahun. BKAD berdalih pembayaran gaji tersebut baru akan dianggarkan di APBD Perubahan 2023."Tadi disuruh menunggu sampai akhir tahun karena katanya baru mau dianggarkan di APBD Perubahan 2023," menambahkan sebenarnya ada 6 bulan gaji mereka yang menunggak dan baru 2 bulan sudah dibayarkan. Sementara 4 bulan sisanya belum dibayarkan sejak 2022 lalu."Ini sisa yang 4 bulan yang gaji tahun 2022 lalu yang kami tuntut pembayarannya," itu, Kepala Badan Keuangan Aset Daerah BKAD Pangkep, Asri belum memberi tanggapan terkait aksi penggerudukan yang dilakukan para honorer untuk meminta kejelasan sisa gaji 4 bulan tahun 2022 lalu. Upaya konfirmasi detikSulsel belum Pangkep Anggarkan Rp 1 MiliarKadis Damkar dan Satpol PP Pangkep Muhammad Idris memastikan sisa gaji 4 bulan anggotanya yang menunggak sejak 2022 lalu akan dibayarkan. Pembayaran gaji tersebut dianggarkan melalui APBD Perubahan 2023 senilai Rp 1 miliar."Itu tadi mereka honorer Damkar dan Satpol PP datang ramai-ramai pertanyakan kepastian pembayaran 4 bulan gaji," ungkap Idris kepada detikSulsel, Senin 5/6.Idris menuturkan para honorer mendapatkan informasi mengenai pembayaran sisa gaji 4 bulan pada tahun 2022 lalu secara tidak lengkap. Mereka menyangka pembayaran gaji dilakukan langsung pada bulan Juni tahun ini."Bukan dibayar bulan Juni ini, tetapi akan diperjelas apakah pembayaran gaji 4 bulan jadi utang Pemda atau tidak. Nah kami sudah jelaskan itu ke mereka dan mereka mengerti," mengungkap bahwa pembayaran gaji 4 bulan pada tahun 2022 lalu masuk sebagai utang Pemda Pangkep. Ada 700-an honorer Damkar dan Satpol PP yang gajinya belum dibayarkan dengan total Rp 1 miliar."Jadi utang Pemda pembayaran gaji honor selama 4 bulan itu ada Rp 1 miliar lebih," menegaskan pembayaran gaji 4 bulan tersebut akan dibayarkan melalui anggaran di APBD Perubahan 2023. Pembayarannya akan disalurkan di akhir tahun."Iya Rp 1 miliar untuk membayar tunggakan gaji 4 bulan di APBD Perubahan nanti. Dan semoga setelah disetujui dapat segera terbayarkan," imbuhnya. hsr/sar Bisniscom, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara membuat gebrakan menaikkan gaji guru tidak tetap (honorer) Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Provinsi Sumut. Gaji guru honorer dinaikkan dari Rp40.000/jam pelajaran menjadi Rp 90.000/jam pelajaran.
Kepala Seksi Pendidikan Tinggi Disdik Sumut, Saut Aritonang menambahkan, dari sekitar 12 ribu guru honorer SMA/SMK di Sumut, diperkirakan guru honorer BOSDA berjumlah 5 ribu orang. Kepada guru honorer ini, bebernya, pemerintah daerah memberikan gaji yang bervariasi. “Dari informasi yang kami pernah dengar, guru honorer BOSDA ini mendapatkan gaji mulai dari Rp500 ribu hingga paling tinggi Rp800 ribu. Ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki BOSDA, termasuk dari Medan kami belum ada mendengar,” tuturnya. Kepala Dinas Pendidikan Dra Wastianna Harahap saat dimintai tanggapannya tentang gaji tenaga honor, dia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait perpindahan pengelolan SMA dan SMK ke Provinsi.”Saya besok Hari ini Jumat 12/1 akan ke Dinas Provinsi untuk mempertanyakan semua ini,”jawabnya. Ditanyai soal terancamnya guru honorer tidak gajian, dia mengaku dirinya belum mendapat formula apa yang akan dipakainya untuk mengatasi ini kelak. “Nantilah tunggu saya pulang dari provinsi. Soalnya ada ribuan tenaga guru honorer yang bertugas di SMA dan SMK,” jelasnya ringkas. Kepala Disdik Medan, Marasutan Siregar yang dikonfirmasi via ponselnya tak bisa dihubungi. Nomor seluler Marasutan terkesan seperti memblokir panggilan masuk. Tak jauh beda, Sekretaris Disdik Medan, Ramlan Tarigan. Nomor ponsel Ramlan tidak bisa dihubungi lantaran bernada tidak diaktifkan. ris/bal Kepala Seksi Pendidikan Tinggi Disdik Sumut, Saut Aritonang menambahkan, dari sekitar 12 ribu guru honorer SMA/SMK di Sumut, diperkirakan guru honorer BOSDA berjumlah 5 ribu orang. Kepada guru honorer ini, bebernya, pemerintah daerah memberikan gaji yang bervariasi. “Dari informasi yang kami pernah dengar, guru honorer BOSDA ini mendapatkan gaji mulai dari Rp500 ribu hingga paling tinggi Rp800 ribu. Ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki BOSDA, termasuk dari Medan kami belum ada mendengar,” tuturnya. Kepala Dinas Pendidikan Dra Wastianna Harahap saat dimintai tanggapannya tentang gaji tenaga honor, dia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait perpindahan pengelolan SMA dan SMK ke Provinsi.”Saya besok Hari ini Jumat 12/1 akan ke Dinas Provinsi untuk mempertanyakan semua ini,”jawabnya. Ditanyai soal terancamnya guru honorer tidak gajian, dia mengaku dirinya belum mendapat formula apa yang akan dipakainya untuk mengatasi ini kelak. “Nantilah tunggu saya pulang dari provinsi. Soalnya ada ribuan tenaga guru honorer yang bertugas di SMA dan SMK,” jelasnya ringkas. Kepala Disdik Medan, Marasutan Siregar yang dikonfirmasi via ponselnya tak bisa dihubungi. Nomor seluler Marasutan terkesan seperti memblokir panggilan masuk. Tak jauh beda, Sekretaris Disdik Medan, Ramlan Tarigan. Nomor ponsel Ramlan tidak bisa dihubungi lantaran bernada tidak diaktifkan. ris/bal Artikel Terkait
2019 Pemprov Sumut Naikkan Gaji Guru Honorer hingga Bangun Sekolah Baru. Senin, 30 Desember 2019 Rabu, (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Provinsi Sumut. Gaji guru honorer dinaikkan dari Rp40.000/jam pelajaran menjadi Rp 90.000/jam pelajaran. Tidak hanya kesejahteraannya, Pemprov Sumut juga melakukan
Ilustrasi guru yang sedang mengajar. Foto guru SMA di Indonesia memiliki besaran yang berbeda-beda tergantung dari beban dan masa kerjanya. Umumnya, pengelompokan guru SMA terbagi lagi menjadi dua, yaitu PNS dan tersebut juga akan menentukan besaran gaji yang diperoleh setiap guru. Lalu, berapa gaji guru SMA PNS dan honorer? Untuk mengetahui rincian selengkapnya, simak sampai selesai artikel di bawah Guru SMA PNSGaji guru SMA yang sudah berstatus PNS biasanya juga dibedakan berdasarkan golongan pangkat yang dimilikinya. Kategori tersebut ditentukan menurut latar belakang pendidikan dan masa kerja yang telah umum, guru SMA termasuk ke dalam golongan 3 dan 4 dengan pendidikan setara sarjana, magister, dan juga doktor. Mengutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, berikut gaji guru SMA PNS berdasarkan golongannyaGolongan ini adalah golongan PNS yang terendah. Umumnya, golongan I berasal dari pegawai dengan jenjang pendidikan SD-SMP. Di dalam golongan ini terdapat empat pangkat dengan rincian gaji masing-masing sebagai berikutGolongan IA Juru Muda hingga IB Juru Muda Tingkat I hingga IC Juru hingga ID Juru Tingkat I hingga 2 umumnya diisi oleh pegawai yang sudah menempuh pendidikan tingkat SLTA/SMA hingga D3. Berikut pangkat dan gaji PNS golongan IIGolongan IIA Pengatur Muda hingga IIB Pengatur Muda Tingkat II hingga IIC Pengatur hingga IID Pengatur Tingkat I hingga III adalah golongan PNS yang berisi pegawai dengan jenjang pendidikan setara D4 atau S1. Berikut pangkat dan gaji PNS golongan IIIGolongan IIIA Penata Muda hingga IIIB Penata Muda Tingkat I hingga IIIC Penata hingga IIID Penata Tingkat I hingga pangkat PNS tertinggi ialah golongan 4. Dengan begitu, gaji dan tunjangan golongan ini juga tertinggi dibandingkan golongan-golongan sebelumnya. Adapun pangkat dan gaji PNS golongan IV ialah sebagai berikutGolongan IVA Pembina hingga IVB Pembina Tingkat I hingga IVC Pembina Utama Muda hingga IVD Pembina Utama Madya hingga IVE Pembina Utama hingga Guru SMA HonorerIlustrasi guru SMA. Foto berstatus PNS, masih banyak guru SMA yang berstatus honorer. Hal itu berarti seorang guru akan menerima gaji sesuai ketetapan dari pihak sekolah tempatnya itu, gaji guru SMA honorer lebih beragam dibandingkan guru SMA yang berstatus PNS. Mengutip dari laman SMA Unggul Del, gaji guru SMA honorer mulai dari hingga dengan gaji guru SMA PNS, besaran gaji guru SMA honorer juga disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan beban kerja yang ditanggung oleh setiap guru SMA honorer juga biasanya akan diberikan fasilitas yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Misalnya, biaya transportasi, asuransi, kesehatan, bahkan beberapa sekolah menawarkan beasiswa studi lanjutan bagi setiap guru honorernya.
Syukurnya tahun lalu penghasilan para guru ini telah bertambah. Sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 Rp2,9 juta. Sayangnya, gaji itu hanya untuk tenaga pendidik tingkat SMA/SMK. Lantas bagaimana nasib guru honorer SD dan SMP? "Khusus SD/SMP, kewenangan itu berada di daerah masing.
Atualizado em 14 de jul. de 2022Qualquer experiênciaQualquer experiência0-1 anos1-3 anos4-6 anos7-9 anos10-14 anos15+ anosCerca deMédia do salário base3 SaláriosBônus, Bônus em ações, Participação nos lucros, Participação nas comissões, Gorjetas não foram informados para esta funçãoQual é o salário de Professor Universitário na empresa Centro Universitário Augusto Motta UNISUAM?Em geral, o salário de Professor Universitário na Centro Universitário Augusto Motta UNISUAM é de R$ Os salários de Professor Universitário na Centro Universitário Augusto Motta UNISUAM estão entre R$ e R$ Essa estimativa tem como base os 3 relatórios de salários de Professor Universitário na Centro Universitário Augusto Motta UNISUAM publicados de forma sigilosa pelos funcionários ou são estimados de acordo com métodos estatísticos. Considerando bônus e remunerações extras, um Professor Universitário da Centro Universitário Augusto Motta UNISUAM pode receber um salário total médio de R$ . Veja todos os salários de Professor Universitário para comparar esse valor com o a média salarial de R$ - R$ se aproxima da realidade para você?Sua contribuição ajuda o Glassdoor a refinar nossas estimativas de salários com o frequentes de salários da empresa Centro Universitário Augusto Motta UNISUAM
MandailingNatal, Sumatera Utara mulai mengeluh dengan kondisi peralihan Status Tenaga Guru Honor tingkat SMK dan SMA yang saat ini ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, pasalnya sudah hampir 11 bulan mereka tak gajian. Keluhan guru honor ini diposting di sebuah akun facebook milik Fauzi Ahmad yang menjadi Kantor Gubsu-Ilustrasi. Pemerintah Provinsi Pemprov Sumatera Utara Sumut fokus untuk mewujudkan misi Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan. Tahun 2019, berbagai upaya dan capaian dilakukan demi meningkatkan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan masyarakat Sumut. Di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Pemprov Sumut membuat gebrakan menaikkan gaji guru tidak tetap honorer Sekolah Menengah Atas SMA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, Sekolah Luar Biasa SLB Negeri di Provinsi Sumut. Gaji guru honorer dinaikkan dari per jam pelajaran menjadi Rp per jam pelajaran. Tidak hanya kesejahteraannya, Pemprov Sumut juga melakukan peningkatan kompetensi guru honorer. “Sudah sepatutnya guru itu sejahtera dengan gaji layak, guru adalah pendidik anak-anak kita yang juga nantinya menjadi penerus kita, jadi kita naikkan gaji guru tidak tetap menjadi per jam pelajaran,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat 27/12. Selain itu, ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, pada tahun 2019, Pemprovsu telah membangun berbagai sarana dan penunjang sekolah di seluruh Sumut. Di antaranya pembangunan dua sekolah baru yakni SMAN 1 Beringin Deliserdang, dan SMK Negeri Ulu Pungkut, Mandailing Natal. Pemprov Sumut juga menambah sarana penunjang belajar seperti membangun 169 ruang kelas baru, melakukan rehab 64 ruang kelas di 16 kabupaten/kota, pengadaan mobiler sekolah di 83 SMA/SMK di 16 kabupaten/kota, peralatan praktik komputer untuk 62 SMA/SMK di 14 kabupaten kota, alat praktik pertanian untuk 10 SMK di 7 kabupaten/kota. Tidak hanya pembangunan fisik. Peningkatan kapasitas pendidik juga sangat diperlukan. Pemprov Sumut telah melaksanakan berbagai peningkatan kapasitas yang diperuntukkan kepada guru maupun pengelola sekolah. Di antaranya melaksanakan workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran jenjang SMA/SMK bagi 150 orang guru dan peningkatan kompetensi 60 orang guru SLB serta Bimtek Penyusunan Perencanaan Sekolah SMA, SMK, SLB bagi 688 orang Kepala Sekolah. Selain itu juga dilakukan Bimtek penyelenggaraan UNBK SMA/SMK bagi 950 orang petugas manajemen dan pelaksana teknis, workshop implementasi kurikulum 2013 SMK sebanyak 99 orang , workshop pendidikan karakter bagi siswa jenjang SMK sebanyak 99 orang, workshop manajerial dan re-engineering SMK bagi 99 orang. Ada pula beberapa upaya lain di antaranya, peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas seperti e – DUPAK, e – Supervisi, e-learninng, dan e – Tes. Juga telah dilakukan revitalisasi SMK dengan program keahlian pengelolaan kopi, serta pelaksanaan gerakan sekolah cerdas bermartabat yang berupa gerakan sekolah mandiri, bersih, melayani, tertib dan bersatu, serta pelaksanaan gerakan sekolah berintegritas bekerjasama dengan KPK RI. Untuk meningkatkan daya saing siswa sekolah, Pemerintah Provinsi Sumut menyelenggarakan berbagai kompetisi. Di antaranya menyelenggarakan olympiade sains, seni dan olahraga siswa nasional berprestasi. Tidak hanya, siswa, kompetisi juga dilakukan untuk para pendidik dan pengelola sekolah. Di antaranya pemilihan guru SMA dan SMK berprestasi, pemilihan kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi dan tenaga laboratorium berprestasi jenjang SMA/SMK. Pemprov Sumut juga telah melakukan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB secara online. Untuk melancarkan pelaksanaan tersebut, telah dilakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPDB online kepada 738 orang operator SMA/SMK Negeri. Sementara itu, tambah Arsyad, di tahun 2020, Pemprov Sumut akan melakukan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Dengan cara mendistribusikan pengajar mata pelajaran khusus di daerah terpencil yang dikenal dengan guru terbang. “Untuk pendidikan itulah yang sedang dan sudah kita lakukan, semoga dengan upaya-upaya tersebut, kualitas pendidikan Sumatera Utara bisa lebih meningkat lagi,” jelasnya. prn/han Kantor Gubsu-Ilustrasi. Pemerintah Provinsi Pemprov Sumatera Utara Sumut fokus untuk mewujudkan misi Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan. Tahun 2019, berbagai upaya dan capaian dilakukan demi meningkatkan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan masyarakat Sumut. Di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah, Pemprov Sumut membuat gebrakan menaikkan gaji guru tidak tetap honorer Sekolah Menengah Atas SMA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, Sekolah Luar Biasa SLB Negeri di Provinsi Sumut. Gaji guru honorer dinaikkan dari per jam pelajaran menjadi Rp per jam pelajaran. Tidak hanya kesejahteraannya, Pemprov Sumut juga melakukan peningkatan kompetensi guru honorer. “Sudah sepatutnya guru itu sejahtera dengan gaji layak, guru adalah pendidik anak-anak kita yang juga nantinya menjadi penerus kita, jadi kita naikkan gaji guru tidak tetap menjadi per jam pelajaran,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat 27/12. Selain itu, ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis, pada tahun 2019, Pemprovsu telah membangun berbagai sarana dan penunjang sekolah di seluruh Sumut. Di antaranya pembangunan dua sekolah baru yakni SMAN 1 Beringin Deliserdang, dan SMK Negeri Ulu Pungkut, Mandailing Natal. Pemprov Sumut juga menambah sarana penunjang belajar seperti membangun 169 ruang kelas baru, melakukan rehab 64 ruang kelas di 16 kabupaten/kota, pengadaan mobiler sekolah di 83 SMA/SMK di 16 kabupaten/kota, peralatan praktik komputer untuk 62 SMA/SMK di 14 kabupaten kota, alat praktik pertanian untuk 10 SMK di 7 kabupaten/kota. Tidak hanya pembangunan fisik. Peningkatan kapasitas pendidik juga sangat diperlukan. Pemprov Sumut telah melaksanakan berbagai peningkatan kapasitas yang diperuntukkan kepada guru maupun pengelola sekolah. Di antaranya melaksanakan workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran jenjang SMA/SMK bagi 150 orang guru dan peningkatan kompetensi 60 orang guru SLB serta Bimtek Penyusunan Perencanaan Sekolah SMA, SMK, SLB bagi 688 orang Kepala Sekolah. Selain itu juga dilakukan Bimtek penyelenggaraan UNBK SMA/SMK bagi 950 orang petugas manajemen dan pelaksana teknis, workshop implementasi kurikulum 2013 SMK sebanyak 99 orang , workshop pendidikan karakter bagi siswa jenjang SMK sebanyak 99 orang, workshop manajerial dan re-engineering SMK bagi 99 orang. Ada pula beberapa upaya lain di antaranya, peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas seperti e – DUPAK, e – Supervisi, e-learninng, dan e – Tes. Juga telah dilakukan revitalisasi SMK dengan program keahlian pengelolaan kopi, serta pelaksanaan gerakan sekolah cerdas bermartabat yang berupa gerakan sekolah mandiri, bersih, melayani, tertib dan bersatu, serta pelaksanaan gerakan sekolah berintegritas bekerjasama dengan KPK RI. Untuk meningkatkan daya saing siswa sekolah, Pemerintah Provinsi Sumut menyelenggarakan berbagai kompetisi. Di antaranya menyelenggarakan olympiade sains, seni dan olahraga siswa nasional berprestasi. Tidak hanya, siswa, kompetisi juga dilakukan untuk para pendidik dan pengelola sekolah. Di antaranya pemilihan guru SMA dan SMK berprestasi, pemilihan kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi dan tenaga laboratorium berprestasi jenjang SMA/SMK. Pemprov Sumut juga telah melakukan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB secara online. Untuk melancarkan pelaksanaan tersebut, telah dilakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPDB online kepada 738 orang operator SMA/SMK Negeri. Sementara itu, tambah Arsyad, di tahun 2020, Pemprov Sumut akan melakukan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Dengan cara mendistribusikan pengajar mata pelajaran khusus di daerah terpencil yang dikenal dengan guru terbang. “Untuk pendidikan itulah yang sedang dan sudah kita lakukan, semoga dengan upaya-upaya tersebut, kualitas pendidikan Sumatera Utara bisa lebih meningkat lagi,” jelasnya. prn/han QdZRnd.
  • 4a55amivrh.pages.dev/150
  • 4a55amivrh.pages.dev/88
  • 4a55amivrh.pages.dev/292
  • 4a55amivrh.pages.dev/324
  • 4a55amivrh.pages.dev/5
  • 4a55amivrh.pages.dev/91
  • 4a55amivrh.pages.dev/14
  • 4a55amivrh.pages.dev/355
  • 4a55amivrh.pages.dev/256

    • gaji guru honorer sma smk sumut